Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat menyayangkan dan menyesalkan pernyataan Menkes yang menjamin bahwa vaksin meningitis itu halal dan seolah menuding MUI mengatakan haram tanpa dasar. ”Pernyataan Menkes itu sangat menyakitkan umat Islam. Inilah yang disebut sebagai menteri sekuler,” ungkap Ketua MUI K Amidhan di Jakarta, Senin.

“Pernyataan Menkes sama sekali tidak bijak, tidak menghargai agama. Menkes harus mencabut statemennya, mungkin pengetahuan dia terhadap agama perlu di….,” tegas Amidhan.

Lebih lanjut Amidhan mengatakan, soal halal haramnya sesuatu, termasuk vaksin, itu domainnya MUI dan bukan domain dari Depkes atau Menkes. ”Termasuk vaksin, untuk yang mengatakan halal atau haramnya, itu domainnya atau otoritasnya MUI. Jadi bukan Depkes seperti yang dikatakan oleh Menkesnya,” ungkap Amidhan.
”Soal babi itu haram, domainnya MUI, itu sebenarnya tidak hanya MUI. Semua umat Islam, mengetahui kalau babi itu haram. Karena sudah jelas sekali itu di Alquran. Yang jadi persoalan itu justru ada pada vaksin itu. Karena pada hadist Rasulullah jelas dikatakan bahwa yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas,” tambahnya.

Amidhan mengakui, bahwa MUI sepakat menegaskan bahwa vaksin meningitis tidak halal, bukannya tanpa dasar. ”MUI ini untuk menetapkan vaksin itu haram atau tidak halal, bukannya tidak berdasar. Kita kan punya auditor, pemeriksa, ahli yang mengetahui itu. kami punya banyak ahli bahkan profesor juga. Ahli kita yang di komisi fatwa itu yang melaporkan bahwa vaksin itu berinteraksi atau berkontaminasi dengan babi,” kata Amidhan.

Belum lagi menurut Amidhan, justru pengakuan datang dari pihak produsen vaksin dan Depkes, bahwa memang dalam proses produksinya, vaksin meningitis itu bersentuhan atau menggunakan enzim babi. ”Pernyataan dan pengakuan dari mereka inilah yang kemudian menguatkan kami untuk sepakat bahwa vaksin meningitis itu tidak halal,” katanya.

Menurut Amidhan, pihak MUI sendiri belum memfatwakan, karena masih menunggu jawaban dari pemerintah Arab Saudi soal kemungkinan tidak diwajibkannya vaksin meningitis tersebut. Ia menambahkan pihaknya banyak mendapatkan sms dari masyarakat yang meminta agar Menkes Siti Fadillah Supari itu untuk mundur dari jabatannya saja.

sumber berita dari sini

Hingga saat ini, belum ada pasangan capres-cawapres peserta Pemilu Presiden 2009 yang berani menyatakan akan melakukan pemotongan hingga penghapusan utang. Padahal, masyarakat Indonesia semakin sadar akan bahaya utang yang dapat mencekik generasi berikutnya.

Menurut Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti, pernyataan pemotongan hingga penghapusan utang dapat mempertegas citra baik pasangan capres-cawapres. “Mereka dapat memperoleh setidaknya sepuluh persen suara dari para pemilih muda yang concern dengan penghapusan utang. Tapi semua pasangan tampaknya masih ragu,” ujar Ray pada diskusi, Minggu (14/6) di Jakarta.

Ray melanjutkan, salah satu hal yang dapat dilakukan pasangan capres-cawapres untuk membuktikan bahwa mereka serius dalam membangun ekonomi pro-rakyat adalah dengan mengumumkan komposisi orang-orang yang akan didudukkan di tim ekonomi kabinet menteri.

Hingga akhir Januari 2009, utang pemerintah mencapai Rp 1,667 triliun, yang terdiri dari Rp 747 triliun berasal dari pinjaman luar negeri, dan Rp 920 triliun dalam bentuk surat berharga negara, yang mayoritas dibeli investor asing.

Sementara itu, dosen jurusan Hubungan Internasional FISIP UI Syamsul Hadi mengatakan, kedaulatan suatu negara dapat hilang karena utang. Kedaulatan tersebut dapat berupa kedaulatan kebijakan ekonomi, kedaulatan atas isi kekayaan alam, dan kedaulatan atas para pelaku ekonomi.

sumber berita dari sini

AS menuding sekutunya, Israel diam-diam telah melakukan transaksi perdagangan dengan musuh mereka, Iran.
Hal itu cukup membuat AS marah hingga merasa perlu menyampaikan surat resmi diplomatik pada pemerintah Israel.

“Saya menulis surat untuk meminta perhatian Anda atas isu yang sangat mengganggu, tentang impor ilegal pistachio dari Iran ke Israel, ” kata Duta Besar AS Richard H. Jones dalam surat yang dikirimnya ke Menteri Keuangan Israel Ronnie Bar-On, seperti dilansir Ynet.

Impor sejenis kacang dari Iran ke Israel itu diperkirakan senilai 20 juta dollar. Menurut Jones, tindakan ini dianggap pelanggaran terhadap hukum Israel sendiri yang melarang hubungan dagang dengan musuh-musuh mereka. Ia menuduh Israel menggunakan kedok perdagangan dengan Turki untuk menutupi impor pistachio dari Iran.

“Dari dua produsen terbesar pistachio-AS dan Iran-hanya AS yang memiliki akses bebas cukai ke pasar Israel di bawah Perjanjian Perdagangan Bebas… sedangkan produk Iran dilarang berdasarkan undang-undang Perdagangan dengan Pihak Musuh, ” tukas Jones.

Menurut situs Ynet, meski hubungan AS-Israel sangat erat, produk pistachio asal AS hanya lima persen dari total produk yang ada di pasar Israel. Israel adalah salah satu negara konsumen terbesar produk pistachio. Negara Zionis Yahudi mengimpor pistachio selain dari negara AS, juga dari Turki yang memenuhi 83 persen konsumsi pistachio di Israel.

Dalam suratnya, Duta Besar AS mendesak Menteri Keuangan Israel untuk mematuhi aturan perdagangan dan menawarkan beberapa inisiatif untuk membantu Israel dalam persoalan ini. AS antara lain menawarkan bantuan pelatihan bagi para petugas bea cukai Israel agar bisa mengindentifikasi pistachio asal Iran.